Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025
Pasangkayu-makassarpena.com. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025, dengan tema Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur,
Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh membuka langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di ruang paripurna kantor DPRD Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (13/3/2024).
Turut hadir, Penjabat Gubernur Sulbar Prof Sudan didampingi beberapa pejabat teras Provinsi Sulbar, Bupati Pasangkayu H Yaumil Ambo Djiwa, Wakil Bupati Pasangkayu, Hj. Herny Agus, Sekertaris Daerah Pasangkayu, Kepala Badan Bappeda Pasangkayu Dr Kasmuddin, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pasangkayu, dan beberapa anggota DPRD Pasangkayu serta kepala Forkopimda lingkup Pasangkayu.
Bupati Pasangkayu H Yaumil Ambo Djiwa, dalam penjelasan bahwa, tujuannya ini untuk mencapai kebijakan dalam RKPD Tahun 2025. RKPD ini merupakan tahun ke-4 dari RPJMD Pasangkayu.
Bupati berharap RKPD tahun ini dapat memberikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta efisiensi dalam anggaran.
” Semoga apa yang kita rencanakan tahun ini dapat memberikan kesejahteraan buat masyarakat pasangkayu,” terang H. Yaumil.
Pejabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, dalam sambutannya bahwa, diharapkan tim evaluator APBD Provinsi dan Kabupaten serta TAPD Provinsi dan Kabupaten dapat duduk bersama untuk menyamakan frekuensi terkait perencanaan penganggaran dan program tahun 2025 mendatang, agar mengajak kawan-kawan OPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten bersinergi dan kolaborasinya semakin kuat.
” Maka pekerjaan-pekerjaan provinsi dan 6 kabupaten/kota untuk saling mendukung dan menguatkan, karena apa yang sudah dikerjakan itu bisa berkelanjutan, dan harus saling memperkuat dengan program-program kabupaten,”tegas Prof Zudan.
Prof Zudan juga mengingatkan terkait lima permasalahan di daerah, yakni kemiskinan ekstrem, Stunting, perkawinan anak, ATS, dan inflasi. Ini saya apresiasi karena Pasangkayu berhasil menjadikan penduduknya tidak ada lagi yang miskin ekstrim.
“Mudah-mudahan tahun ini terus ditingkatkan, dan melalui kesempatan ini, mengajak Pemkab Pasangkayu untuk mendorong branding Pasangkayu untuk pemberdayaan seluruh ASN di Pasangkayu, salah satu yang dapat dibranding bersama adalah mendorong program toilet bersih di setiap tempat tempat pelayanan publik di Sulbar,” tutur Prof Zudan.
Ditempat yang sama, Sestama BNPP juga menjelaskan bahwa, RKPD Kabupaten dan Provinsi harus saling menunjang dan saling berkaitan, misalnya program dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Provinsi, dapat bersama sama meningkatkan persentase peserta didik yang lulus masuk perguruan tinggi negeri, membangun kultur masyarakat terpelajar. Faktor dalam mendorong peningkatan IPM, yakni pendidikan ini, di tingkat pendidikan di Sulbar rata-rata 8 sampai dengan 9 tahun, dan kesehatan, seperti yang dijalankan Pemkab Pasangkayu yaitu satu dokter satu di desa.
“Program ini patut diapresiasi, sebab itu sudah menjadi standar nasional dalam pelayanan kesehatan di daerah, satu dokter di setiap desa, juga Pemprov telah menghadirkan program 1.000 beasiswa, termasuk membiayai yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, sehingga membuat masyarakat sejahtera. Upaya ini yang dapat dilakukan adalah peningkatan infrastruktur untuk akses perekonomian masyarakat,”tandasnya. (kom/udin virgo)
