Rakor Dalam Upaya Penanganan Darurat Bencana
Soppeng-makassarpena.com. Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar rapat koordinasi lintas sektoral upaya penanganan darurat bencana banjir dalam rangka meminimalisir dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Soppeng.
Rakoor tersebut berlangsung di ruang pola kantor Bupati Soppeng, Jumat (13/1/2022), yang dipandu oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng dan anggota Forkopimda.
Sambutan Wakil Bupati Soppeng, Ir.H.Lutfi Halide, MP mengatakan perlu saya laporkan kepada kita semua bahwa dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, 20 kabupaten kota sudah dinyatakan darurat bencana.
Sesuai dengan data yang ada, di Kabupaten Soppeng ada 7.676 KK terdampak bencana banjir dengan 25677 jiwa, meliputi Kecamatan Marioriawa, Donri-donri, Lalabata, Ganra, Lilirilau, Citta, Marioriwawo dan Liliriaja.
” Darurat bencana ini akan dinyatakan berakhir 13 Januari 2023, olehnya itu di forum ini perlu kita diskusikan bersama. Karena berdasarkan hasil pertemuan beberapa waktu lalu di Makassar bersama dengan Kepala Badan penanggulangan bencana nasional menyampaikan bahwa tidak ada daerah di republik ini yang bisa menangani sendiri bencana itu,” ujarnya.
Sambungnya, jangan karena kita ketakutan bekerja masyarakat kita yang korban, bencana itu tidak boleh ditunda-tunda begitu ada kejadian langsung kita action di lapangan.
“Saya berharap melalu forum ini Bapak Kapolres, Dandim, dan Kajari untuk memberikan arahan kepada kita semua,” kuncinya.
Arahan Kapolres Soppeng AKBP DR (C) H. Muhammad Yusuf Usman SH, SIK, MT mengatakan bahwa bagaimana dan apa yang harus diperbuat ketika daerah kita sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi rawan bencana.
” Saya bercerita sedikit dulu pengalaman saya di Kota Palopo karena saya juga orang baru disini, baru berkantor hari ini, Salam kenal buat kita semua, tidak kenal maka tidak sayang. Saya Putra daerah lahir besar di Makassar. Ibu saya orang Bone, saya berdinasnya 18 tahun di luar mulai dari Aceh, Jakarta, Surabaya kemudian sampai dengan pulang kampung dan kembali ke sini terakhir saya menjabat sebagai Kapolres Palopo selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan,” terangnya.
Terkait dengan penanggulangan bencana katanya, kami punya pengalaman di setiap daerah tersebut. Kita buatkan Satgas kecil unit kerja lapangan (UKL) yang terdiri dari tiga pilar ada Babinsa, Babinkamtibmas ada Pak Desa sebagai motornya dibawah yang akan melakukan atau menginformasikan ketika ada kejadian.
Sementara mewakili Dandim 1423/Soppeng, Pasandi Kodim 1423/Soppeng Letda Inf Endang Hermana, dalam arahannya mengatakan untuk bencana banjir rata-rata di daerah kita ini adalah banjir kiriman fan kalau bukan kiriman, air yang mandek.
Kemudian untuk masalah koordinasi sambungnya, para Babinsa, Bhabinkamtibas dengan Kepala Desa dan Lurah saya yakin mereka tetap standby, apapun yang terjadi di wilayahnya pasti dilaporkan dengan mekanisme yang ada mungkin dalam laporan kecamatan atau laporan ke Danramilnya.
” Kami di Kodim sudah ada perahu dan itu bisa digunakan kapanpun ada bencana banjir. Di Kabupaten Soppeng personilnya sudah ada dan sudah siap, jadi kami biasa bergerak bersama BPBD Damkar,” terangnya.
Ia juga berharap, melalui forum ini menghimbau kepada para Kepala Desa dan Lurah agar disampaikan ke warganya apabila curah hujan tinggi dimohon jangan ke kebun dulu atau ke ladang apalagi yang melewati sungai-sungai besar.
Arahan Kajari Soppeng, Mas’ud, SH.MH mengungkapkan bahwa terkait dengan penanggulangan bencana, ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya daerah, bukan hanya negara harus hadir dan lain sebagainya tetapi kita semua.
Melalui kesempatan ia juga sampaikan agar masyarakat kita selalu diingatkan, selalu dihimbau apakah itu melalui rumah-rumah ibadah atau ditempat lain, agar selalu waspada ketika bencana ada apakah itu banjir atau longsor.
” Dan yang terpenting adalah doa, agar kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa,” tutupnya.
Turut hadir, Kepala SKPD, Camat, Desa dan Lurah. (usman)
