Komisi II DPRD Pangkep Raker Bersama Dua Dinas
Pangkep-makassarpena.com. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep melaksanakan rapat kerja yang berlangsung di di Ruang Sidang Komisi DPRD pada Kamis 30 Januari 2025.
Rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep menghadirkan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangkep terkait kelanjutan pembangunan kembali Pasar Matojeng dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep terkait pembangunan dermaga tahun anggaran 2024.
Rapat dipimpin HM Lutfi Hanafi, didampingi H. Muchtar Sali, Syamsinar, Rahmat Irsanullah, Umar, Rahmat, Muh Alvin Ruslan Aksan. Sementara dari dinas terkait hadir Kepala Dinkopdati Pangkep, Agustina Wangsa bersama sejumlah para Kabid dan Kasubag jajarannya, Gadis Perhubungan Baharudin bersama sejumlah jajaran dan konsultan dan peserta rapat lainnya.
Saat wawancara usai raker Lutfi Hanafi mengatakan, masalah yang sempat viral di media sosial saya selaku anggota DPRD sudah turun ke lokasi mengecek langsung pembangunan dermaga tersebut. Nah atas dasar itu untuk mendengarkan secara langsung penjelasan dari para Kadis maka hari ini kami mengundang Pak Kadis Perhubungan untuk rapat kerja.
“Jadi hari ini bukan hanya membahas dermaga Tolitoli itu tetapi kita membahas seluruh dermaga yang kita bangun dikompetensi ini tadi. Alhamdulillah banyak ide dan teman-teman anggota DPRD terkait dengan berbagai jenis masalah ke depan kita akan terus bekerja semaksimal mungkin agar fasilitas dermaga bisa kita bangun dengan baik dan bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat kita itu,” ungkapnya.
Kadishub Baharuddin, pemberitaan berkaitan dengan pembangunan yang sempat viral kemarin tentu kita mau supaya apa yang kita lakukan untuk pembangunan dermaga itu bisa berjalan dengan baik, tentu kami menilai bahwa apa yang kami sudah lakukan saya anggap itu yang terbaik, ternyata memang yang namanya kegiatan pasti ada saja celahnya.
“Ini hari saya mendapatkan masukan-masukan dari teman, media ketika ada hal-hal yang kurang silahkan diberikan kami masukkan, kami terbuka dengan segala macam kekurangan kami di Dinas Perhubungan. Berkaitan dengan pembangunan dermaga tadi memang kita bukan hanya secara umum,” tuturnya.
Lanjut, saya sudah sampaikan bahwa begini kondisinya pembangunan dermaga di Kabupaten Pangkep dan saya sudah tegaskan bahwa mulai dari pada perencanaan, pengadaan, di WP dan sampai kepada pelaksanaan saya yakinkan bahwa itu kami sudah lakukan sesuai aturan yang ada.
Menurut Bahar, sebetulnya untuk bangunan pelelangan itu dari sisi anggaran memang tidak fokus di situ, kita masih menggunakan kayu lamanya karena memang sifatnya pemeliharaan, jadi sebetulnya di situ kayunya nanti kalaupun ada yang diganti saya kira tertentu melihat kayu-kayu apa yang perlu diganti tapi sesuai yang ada di situ.
Terkait Dinas Perdagangan dipaparkan, H Lutfi Dinas Koperasi dan Perdagangan ini kita undang rapat kerja tadi untuk membicarakan khusus berkelanjutan pembangunan Pasar Motogen yang mana kita ketahui bahwa pasar ini kan dikena jalur kereta api, maka pihak kereta api ini akan menggantikan, pertama lokasi yang baru, kedua bangunan baru untuk pasar ini.
“Sebenarnya ini pihak perkeretaan sudah menganggarkan pada tahun 2023 pembangunan Pasar Matogen ini, akan tetapi tidak sempat dibangun jadi anggaran itu kembali ke pusat karena aturannya kalau ada anggaran kita tidak mampu serap, tidak mampu dilaksanakan maka anggaran itu akan kembali ke negara, sehingga untuk membangun kembali pasar itu harus dari awal lagi mengusulkan penganggaran,’ lanjutnya.
Diutarakan H Lutfi, itulah tadi kita rapat dengan Dinkopdatin dan balai kereta untuk membicarakan ini sampai hal teknis, mulai perencanaan pelaksanaan, agar kalau tidak bisa tahun ini dilaksanakan maka menurut kita berupaya tahun depan harus dibangun. Pasar ini kan menyangkut kepentingan rakyat, banyak sekali usulan-usulan masuk ke kami DPRD terkait pasar yang ini.
“Saya tekankan tadi kepada Disperindag untuk terus komunikasi dengan balai kereta dan harus dibangun paling lama 2026. Tadi sudah berjanji dua bulan ke depan ini desainnya bisa kelar dan setelah itu akan diusulkan ke Dirjen Perhubungan untuk diajukan penganggarannya pada tahun 2026, kalau tidak bisa tahun 2025,” jelasnya.
H. Lutfi jelaskan kalau sekiranya pihak balai kereta api ini butuh dukungan dari DPRD , maka akan memperjuangkan di Kementerian ataupun di DPR RI yang membidangi.
“Masalahnya begini, anggaran pembangunan pasar itu turun pada bulan Oktober 2023 sebesar 3 miliar lebih. Pemeriksaan lahan sudah, sekarang yang tersisa itu pembangunan fisik senilai 1,1 miliar karena waktu yang sangat mepet, maka itu tidak sempat dibangun, kita sudah umumkan melalui penyedia barang dan jasa tapi tidak ada kontraktor yang mampu melaksanakan pada akhirnya pemerintah daerah dan Balai memutuskan untuk tidak melaksanakan pembangunan ini kalau tidak bisa diselesaikan selama waktu 3 bulan untuk menghindari adanya masalah-masalah ke depan,” tutupnya. (hamza)
