Semua Calon Kabinet Harus Bersih Dari KPK dan Masalah Hukum

Jakarta-makassarpena.com. Pemerintahan baru Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming akan segera dilantik dalam beberapa jam ke depan. Namun, kabar terkait susunan kabinet yang sedang dirumuskan menimbulkan kekhawatiran publik. Harapan akan hadirnya perubahan yang menjanjikan kehidupan lebih baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi justru terancam. Nama-nama yang dipanggil ke Kertanegara 4, kediaman Prabowo di Jakarta Selatan, tak sepenuhnya memuaskan ekspektasi publik.

Dr. H. Abdullah Hehamahua, penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2005–2013, membeberkan fakta mengejutkan: *90 persen calon menteri yang sudah dipanggil Prabowo tersandung kasus korupsi*. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan menteri era Jokowi yang terseret kasus serius namun kembali masuk dalam kabinet. “Menteri lama seperti Airlangga Hartarto dengan kasus nikel, Zulkifli Hasan dengan persoalan kebijakan dagang, hingga Bahlil Lahadalia terkait ESDM kembali dipakai,” ungkap Abdullah dalam wawancara di Radio Silaturahim, Bekasi (18/10).

*Mengapa Penyusunan Kabinet Sangat Kritis?*

Sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari janji-janji kampanye, tetapi dari tindakan nyata setelah memegang tampuk kekuasaan. Komposisi kabinet menjadi pondasi bagi jalannya pemerintahan. Jika kabinet diawali dengan pilihan figur bermasalah terkait korupsi, oligarki ekonomi, dan penambangan ilegal maka harapan akan perubahan bisa kandas di awal. Tumpukan warisan krisis dari pemerintahan sebelumnya, seperti melemahnya ekonomi, tingginya ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan, akan makin sulit diatasi.

Masih ada waktu bagi Prabowo untuk mengambil langkah bijak. Langkah konkret seperti pemeriksaan rekam jejak calon menteri melalui screening KPK dan membuka posko pengaduan masyarakat bisa menjadi sinyal positif. Publik tentu menginginkan komitmen nyata agar kabinet baru bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Jika ini dilakukan, kepercayaan masyarakat dan investor akan meningkat, serta pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mulai dengan landasan kokoh.

*Screening Calon Menteri oleh KPK Langkah Strategis*

Untuk memastikan kabinet pemerintahan yang benar-benar bersih, langkah terpenting yang harus segera dilakukan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto adalah membawa daftar calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mencegah masuknya figur bermasalah ke dalam pemerintahan. KPK sebagai lembaga independen memiliki otoritas dan kemampuan dalam menelusuri rekam jejak hukum para calon, memastikan bahwa mereka tidak terlibat kasus korupsi, pelanggaran hukum, atau tindakan yang merugikan negara.

Di Indonesia sendiri, hal semacam ini pernah dilakukan di era Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono. Di era Presiden Joko Widodo, saat menyusun kabinet pertama di periode 2014-2019. Ketika itu, Jokowi juga menyerahkan nama-nama calon menterinya kepada KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilakukan verifikasi. Namun, saat itu, beberapa menteri yang lolos screening tetap tersandung kasus hukum selama masa jabatan, menunjukkan bahwa proses ini sangat penting tetapi harus dilakukan lebih mendalam dan transparan.

*Contoh dari Negara Lain, Bersihnya Kabinet Setelah Screening*

Proses screening kabinet juga pernah diterapkan di beberapa negara besar. Di Afrika Selatan, ketika Presiden Cyril Ramaphosa mengambil alih kekuasaan pada 2018, ia berkomitmen untuk membentuk kabinet yang bersih dari korupsi, terutama setelah skandal besar yang melibatkan pendahulunya, Jacob Zuma. Ramaphosa berkolaborasi dengan badan antikorupsi di negaranya untuk menyeleksi calon menteri yang tidak terlibat dalam korupsi. Hasilnya, ia berhasil mengurangi tingkat korupsi di tubuh pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik serta investor terhadap Afrika Selatan.

Contoh lainnya adalah di Italia, di bawah pemerintahan Mario Draghi pada tahun 2021. Draghi, yang dihadapkan pada tantangan ekonomi besar pasca-pandemi, memastikan bahwa calon-calon menterinya melalui proses pemeriksaan ketat oleh badan hukum dan keuangan Italia, guna memastikan tidak ada yang terlibat dalam skandal korupsi atau kejahatan keuangan. Pemeriksaan ini membantu Italia memperkuat kredibilitas pemerintah di mata publik dan dunia internasional.

*Pelajaran dari Negara yang Gagal Mendengar Kritik Publik*

Sejarah politik dunia memberikan banyak contoh buruk tentang pemerintah yang mengabaikan kritik rakyatnya. Salah satu contohnya adalah pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych di Ukraina pada 2014. Ketika Yanukovych membentuk kabinet yang tidak mewakili aspirasi masyarakat dan lebih berpihak pada kepentingan oligarki, gelombang protes besar terjadi. Protes berujung pada revolusi Euromaidan, yang menggulingkan Yanukovych dan menjerumuskan Ukraina ke dalam krisis politik yang berkepanjangan hingga konflik dengan Rusia.

Pelajaran ini relevan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Publik Indonesia tidak ingin melihat pemerintah baru terjebak dalam persoalan lama: penyalahgunaan kekuasaan dan oligarki ekonomi. Mengabaikan masukan rakyat hanya akan menambah daftar panjang krisis, membuat kehidupan bernegara semakin rapuh, dan membuka ruang bagi kekacauan sosial-politik.

*Kesempatan Emas untuk Berbenah*

Tanggal 21 Oktober 2024 tinggal hitungan hari. Namun, ini bukan sekadar tenggat waktu, melainkan peluang emas bagi Presiden Terpilih Prabowo untuk memastikan susunan kabinet mencerminkan harapan rakyat. Prabowo punya kesempatan untuk memilih tokoh berintegritas dan melepaskan diri dari bayang-bayang menteri lama yang terjerat masalah. Dengan melibatkan KPK dalam screening, Prabowo bisa menorehkan sejarah sebagai pemimpin yang menghormati mandat rakyat dan menjaga komitmen reformasi.

Jika Prabowo berani merevisi dan menyusun kabinet dengan tepat, ia akan menorehkan sejarah sebagai pemimpin yang menghormati mandat rakyat dan menjaga komitmen reformasi. Namun, jika kesempatan ini diabaikan, kabinet yang bermasalah hanya akan menjadi beban baru bagi pemerintahannya. Keberhasilan sebuah pemerintahan selalu dimulai dengan kepercayaan, dan kepercayaan itu hanya bisa dibangun dari transparansi dan integritas.

Masih ada waktu, Pak Prabowo. Mumpung belum terlambat, perbaiki dan revisi kabinet agar tidak hanya sekadar menjadi barisan formalitas, tetapi menjadi tim yang mampu menjalankan amanat reformasi dan membawa Indonesia ke arah lebih baik. Rakyat menunggu, dan sejarah akan mencatat setiap keputusan yang diambil di titik awal ini. (*)