SAMI: Anggaran KPUD Pilkada Wajo Harus Diaudit
Qajo-makassarpena.com. Anggaran pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai sorotan dari Solidaritas Aktifis Muda Indonesia (SAMI) Kabupaten Wajo.
Sekjen Solidaritas Aktivis Muda Indonesia ( SAMI) Kabupaten Wajo, Andi Hasriadi meminta KPU Kabupaten Wajo dalam penggunaan anggara APBD supaya transparan.
” Kami berharap penggunaan anggaran pilkada Kabupaten Wajo supaya transparan termasuk dalam penggunaan anggaran, sosialisasi, anggaran penggajian KPPS, penggunaan anggaran cetak kartu suara dan biaya per TPS,” kata sekjen SAMI, Andi Hasriadi, Selasa, 3/12/24.
Lanjut Andi Hasriadi, anggaran APBD yang di gunakan KPU pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo tahun 2024 – 2029 kurang lebih 45 miliar dan kuat dugaan anggaran tersebut banyak yang tidak sesuai peruntukannya.
” Oleh karena itu kami meminta kepada pihak penegak hukum untuk melakukan audit penggunaan anggaran tersebut karena dari awal tidak jelas berapa anggaran setiap titik kegiatan, ” kata Andi Hasriadi.
Sementara Ketua KPUD Kabupaten Wajo, andi Munawara yang dikonfirmasi lewat salah satu staffnya andi Lily mengatakan, kalau Ketua KPUD lagi capek mau istirahat.
” Tabe, pak Ketua KPUD lagi capek semalam begadang, dan sebentar lagi
mau ke Makassar, ” kata andi Lily menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ketua KPUD.
Selanjutnya, Sekretaris KPUD Kabupaten Wajo, Mansyur yang kami coba konfirmasi, hanya menyuruh kami datang ke Hotel Sermani yang kebetulan saat itu ada kegiatan KPUD di hotel tersebut
Kami mencoba mendatangi hotel Sermani dan menunggu di lantai casebo hotel, tapi pak sekretaris tak kunjung datang menemui awak media sampai kami pulang.
Bahkan berdasarkan salah satu chat pak Sekretaris KPUD mengatakan, kalau ada orangnya bernama fadli menemui kami, namun kami tidak ketemu siapa siapa lalu kami bergeser ketempat lain.
“Kami menganggap dengan adanya perwakilan yang diperintahkan menemui awak media itu perilaku yang tidak elok karena yang kami butuhkan adalah konfirmasi, Sekrataris atau Ketua KPUD sebagaimana yang dikatakan bahwa kami informasinya adalah satu pintu.
Artinya kalau satu pintu mengapa nomor hp Ketua KPUD tidak diberikan kepada kami, sehingga mempermudah kami komunikasi Ketua KPUD,” ujarnya.
Bahkan lanjutnya, berkali kali kami meminta nomor Ketua KPU, tapi tidak uga diberikan, baik itu melalui sekretaris maupu stafnya. (hakim)
