Jika Danny Cuma Janji Manis, Semoga Pemerintahan Appi Segera Realisasikan
Makassar-makassarpena.com. Puluhan rakyat sebagai pemilik lahan sudah bertahun-tahun diberi janji manis akan memperoleh ganti rugi. Namun hingga habis masa jabatanya, ternyata pembayaran ganti rugi tersebut tidak terealisasi.
Ketika itu Danny Pomanto sebagai Walikota yang selalu memimpikan Kota Makassar menuju kota dunia. Hanya saja banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, termasuk permasalahan lahan yang sebagian sudah menjadi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala. Hal tersebut diduga keras telah terjadi penyerobotan karena pemilik lahan keberatan atas penggunaan lahan mereka sebagai TPA padahal belum dilakukan pembayaran ganti rugi.
Berdasarkan fakta di lapangan ditemukan sampah sudah menggunung di atas lahan warga yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi.
Olehnya itu sekitar 25 orang warga pemilik lahan tersebut bersepakat menunjuk salah seorang tokoh masyarakat bernama H. Daeng Sikki sebagai kordinator pemilik lahan yang bertugas mengurus penyelesaian alias pelunasan ganti rugi lahan melalui Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Makassar.
Menurut H. Daeng Sikki, pihaknya bahkan pernah melakukan demonstrasi menutup akses truk pengangkut sampah menuju TPA membuat sekitar 200 truk sampah dengan muatan penuh berjejeran berhenti di jalan. Namun ketika itu, tambah H. Daeng Sikki, terjadi negosiasi dimana pihak Pemkot Makassar berjanji segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi, sehingga akses menuju TPA dibuka.
Ia juga menegaskan, sesungguhnya dana pembebasan lahan yang berjumlah belasan miliar itu sudah pernah ada, tapi ada kepentingan lain sehingga dialihkan ke proyek lain.
“Jadi kasihan itu warga pemilik lahan karena sudah ada yang berutang dengan mengharapkan pembayaran lahan mereka tapi sampai hari ini belum terbayar,”ungkap H. Daeg Sikki di rumahnya Sabtu, 14 Juni 2025.
Sementara itu Junaedi selaku pemegang kuasa dari salah seorang pemilik lahan yang bersertifikat hak milik mengaku selalu menghadiri setiap pertemuan dalam membahas penyelesaian pembayaran lahan tersebut. Ia bukan hanya mendengar dan merekam tapi juga memotret dokumen yang dibawa pihak Dinas Lingkungang Hidup.
Junaedi menegaskan ketika pertemuan pada pertengahan tahun 2024 lalu, dengan izin dirinya memotret sebuah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk pembebasan lahan TPA Tamangapa.
“Didokumen ini sudah tertulis luas tanah setiap warga, harga tanah Rp.464.000/meter dan estimasi jumlah harga tanah yang akan diterima setiap pemilik lahan yang secara keseluruhan berjumlah 25 orang,” ungkap Junaedi.
Dalam pertemuan itu juga, kata Junaedi, dirinya mendengar pernyataan Ferdy Mochtar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa pemerintah akan membayar lahan warga pada Desember 2024, kalapun molor paling lambat Maret 2025.
Sedangkan Kepala Dinas Linggkungan Hidup, Ferdy Mochtar yang sempat diberhentikan pada akhir masa jabatan Walikota Dany Pomanto dan terangkat kembali pada awal pemerintahan Walikota Appi, tampaknya tidak bisa dikonfirmasi. Menurut salah seorang staf di kantor tersebut, kepala dinasnya berada di luar kantor.
“Kepala Dinas akan diganti hari ini,” kata staf tersebut ketika ditemui Senin pagi, 16 Juni 2025.
Bahkan ia membela Ferdy Mochtar dengan mengatakan kalau pimpinannya itu juga adalah bawahan, sehingga tidak bisa memberi keputusan tapi hanya mengurus alias memproses saja. Menurutnya, Walikotalah sebagai pimpinan tertinggi yang memutuskan terkait dilaksanakan pembayaran ganti rugi lokasi milik warga tersebut.
Olehnya itu para warga yang sudah dimanfaatkan lahannya sebagai TPA, tapi belum dibayar menitip harapan besar kepada Appi selaku Walikota yang baru dan Helmy Budiman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang baru saja dilantik.
“Mudah-mudahan dengan Pak Appi sebagai Walikota yang baru punya komitmen kuat berpihak kepada kepentingan rakyat dan benar-benar bisa memberikan haknya rakyat, termasuk pemilik lahan yang menjadi lokasi TPA,” kata Junaedi dengan penuh harapan.(dn)
