Soppeng-makassarpena.com. Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak, SE menghimbau jika ada permasalahan di tingkat desa sebaiknya di laporkan kepada Kepala Desa atau pimpinan, bukan di media sosial (Medsos).
Bupati Soppeng saat memberikan sambutan dalam kegiatan penyerahan sertifikat redistribusi tanah kantor pertanahan Kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, Rabu 17Januari 2024.
Menurut Bupati Andi Kaswadi, hal itu untuk melihat desa lebih maju, sehingga dibutuhkan persatuan bukan ketika ada permasalahan curhatnya di medsos.
Sebelumnya, Kepala Desa Sering Muhammad Tang, S. Sos dalam sambutannya menjelaskan, bahwa sebanyak 150 sertifikat tanah akan diserahkan kepada masyarakat Desa Sering, karena pada umumnya masyarakat di sini berkebun.
“Olehnya itu, setelah penyerahan sertifikat nanti dimohon agar disimpan dengan sebaik-baiknya,” imbuh Kades Sering.
Selaku Pemerintah Desa, saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Soppeng, Kepala Kantor BPN Kabupaten Soppeng dan semua pihak yang telah menfasilitasi penyerahan sertifikat ini.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng Amir, S. ST,. M.H dalam sambutannya mengatakan bahwa, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa target sertifikasi di Kabupaten Soppeng sebanyak 7912 PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan sebanyak 2916 untuk redistribusi tanah, dan selain Desa Sering ini juga ada 12 desa lainnya yang akan kami serahkan sertifikatnya.
” Alhamdulillah berkat dukungan Bupati Soppeng, Camat, Kepala Desa dan seluruh masyarakat, saya sampaikan bahwa pekerjaan ini sebenarnya dari kita untuk kita, maksudnya adalah bagaimana kita memantapkan tanah-tanah kita dilegalisasi didaftar oleh instansi pemerintah dalam hal ini kami Badan Pertanahan Nasional yang diberi amanah waktu itu,” terangnya.
Sertifikat yang terbit sekarang semuanya digitalisasi terlebih dahulu baik dari permohonan dan semua berkas yang masuk. Ini adalah upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mereduksi atau mengurangi orang-orang yang mempunyai niat yang tidak baik.
” Kami juga laporkan bahwa sudah 100% untuk semua bersertifikat, yang awalnya kita berada di urutan ke 19 di bulan September 2023, sekarang kita berada di urutan 3 di Sulawesi Selatan. Ini tidak dapat terlaksana tanpa kerja sama dari kita semua,” ucap kepala BPN Soppeng.
Dalam kegiatan yang sama, Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan, saya bersama Kepala BPN, Kepala Desa tentu menjalankan tugas atas perintah Presiden RI agar hak kepemilikan masyarakat benar-benar terlindungi untuk menghindari percekcokan di kemudian hari, utamanya tentang batas tanah.
Olehnya itu, diharapkan agar sertifikat yang dipegang sekarang jangan dipinjamkan, jadi tolong dijaga dengan baik karena sertifikat ini merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang.
” Saya juga berharap kepada masyarakat Soppeng, jika ingin mengukur tanahnya sebaiknya juga mengajak tetangga dan semua pihak yang terlibat untuk menentukan dari awal batas patok tanahnya agar mempermudah pengukuran yang akan dilakukan tim pertanahan,” harap Bupati.
Acara dilanjutkan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada masyarakat Desa Sering oleh Bupati Soppeng.
Turut hadir pada kegiatan ini, Anggota DPRD Hj. Insana S. Pd. SD Fraksi Partai Golkar Dapil II, Camat Donri-Donri, Muspika Kecamatan Donri-Donri, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kabupaten Soppeng. (usman/hms)
