Pasangkayu Tuan Rumah Gelar Atasi Inflasi High Level Meeting TPID se Sulbar
Pasangkayu-makassarpena.com. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi pada 6 (enam) Kabupaten se-Sulawesi Barat, dilaksanakan di ruang pola Kantor Bupati Pasangkayu, Jumat ( 3/3 ).
PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik dalam penyampaiannya bahwa, penyumbang terbesar inflasi di Sulbar adalah Ikan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat yang menggunakan sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi paling tertinggi di Sulawesi Barat adalah sektor perikanan dan pangan.
Salah satu kekayaan alam terutama komoditi ikan di Sulbar sangat besar, namun justru menjadi penyumbang inflasi. Untuk itu, perlunya melakukan pengawasan dan sosialisasi agar masyarakat dapat merubah kebiasaannya dan kebiasaan hanya mengkonsumsi jenis ikan tertentu saja seperti, ikan cakalang dan ikan layang, sementara ikan cukup melimpah di Sulawesi Barat.
Olehnya itu katanya, diperlukan kehadiran pemerintah agar dapat memberikan pemahaman, yang namanya ikan, itu sama saja gizinya. Awalnya Inflasi Sulbar masuk 3 besar dan saat ini telah menurun, namun tetap berada dalam 10 besar se Indonesia.
Lanjut, Akmal Malik bahwa, ada 2 Kabupaten inflasinya tertinggi di Sulbar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu, karena Inflasi Februari 2023 sebesar 0,16% (mm) atau 0,79% (year to date), andil naiknya inflasi bulan February 2023, akibat naiknya semua kelompok pengeluaran terbesar dari sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi, dari inflasi kelompok transportasi (2,08%) dan berilostnya makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,82%, olehnya itu perlu di antisipasi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 1444 H, terutama kenaikan harga beras dan minyak goreng.
Akmal Malik menambahkan, pada tahun 2022 perekonomian Sulbar tumbuh sebesar 2,3% , namun tidak seimbang dengan inflasi sebesar 4,85%, karena saat ini komoditas beras secara umum terjadi tren peningkatan harga baik, jenis beras kualitas bawah, kualitas medium, dan kualitas super. Sementara komoditas minyak goreng curah mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak goreng merek kemasan.
” Kepala BULOG dan OPD serta stakeholder, agar memperkuat koordinasi untuk pengawasan stok, terutama beras dan minyak goreng, agar memantau harga dan menyelenggarakan bazar pangan/operasi pasar. Juga lakukan pemerataan terhadap potensi pertanian, Industri serta saluran distribusi beserta transportasi yang dipakai,” terangnya. ( Udin Virgo )
